Lensa-Peristiwa

Lensaperistiwa online | Riau Silip Bangka – Penyalahgunaan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, masih kerap terjadi dibeberapa Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU) yang masuk.dalam kategori SPBU nakal.

Seperti halnya yang terjadi di SPBU 24.332.146 Kayu Arang, Desa Cit,Riau Silip,Bangka,(19/01/2023)

Dugaan penyalahgunaan pengisian BBM yang terjadi di SPBU 24.332.146 Kayu Arang bermula ditemukannya tumpukan jirigen berisi BBM subsidi jenis pertalite yang berada dibalik semak – semak dengan lokasi.yang tak jauh dari SPBU.

Lebih kurang 10 jirigen ditemukan dilokasi itu, sebagian sdh terisi pertalite .Seorang pengerit dengan berkendara sepeda motor mengatakan bahwa,jirigen yang berisi BBM subsidi jenis pertalite itu adalah miliknya,dan mengisi BBM tersebut dengan cara mengerit( mengisi berulang -ulang.red)

“Punya saya Pak,untuk jual..saya isi dengan bolak balik ke SPBU” ucap pengerit itu kepada media ini.

Salah satu sumber mengatakan sulitnya warga mendapat minyak di SPBU Kayu Arang,sehingga harus membeli ke SPBU Simpang Lumut.

“Kami memilih membeli minyak ke Simpang Lumut,lebih mudah dari disini pak”Kata warga Kayu Arang yang tidak mau disebutkan namanya.

Selanjutnya,awak media menghubungi Edo,pengurus SPBU untuk diminta konfirmasinya terkait pengisian secara berulang ulang, sehingga membuat para pengerit menjadi sangat leluasa menampung minyak jenis pertalite hingga sekian banyak.Namun sampai berita ini diterbitkan Edo belum memberikan klarifikasi serta konfirmasi kepada pihak media.

Terkait hal tersebut, jejaring media menghubungi Kapolsek Riau Silip untuk meminta konfirmasi berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan pengisian minyak bersubsidi,namun belum ada jawaban.

Sementara Kepala Pertamina pusat Pangkal pinang sudah dihubungi melalui telephon selularnya, namun belum dinagkat

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.(tim)